DPR Minta Pemerintah Rangkul Masyarakat  Turunkan Kasus Covid-19
Loading...

ARRAHMAH.CO.ID

 

Jakarta,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Satuan Tugas Peduli Covid-19 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk merangkul semua pihak terutama masyarakat sipil dalam melawan Covid-19. Upaya itu dilakukan supaya kasus Covid-19 di Indonesia cepat mereda, tentunya melalui kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif antar pemerintah dan masyarakat langsung.

Ketua Satgas Covid-19 DPR RI, Sufi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah mendorong agar pemerintah terus berkoordinasi dan melibatkan semua pihak ketika akan memutuskan kebijakan terkait pencegahan Covid-19. Meski begitu, dia mengakui pemerintah masih belum maksimal dalam penaganan Covid-19 terutama dalam hal komunikasi banyak sekali yang membingungkan masyarakat.

Loading...

Satgas Peduli Covid-19 DPR RI sendiri telah menyaksikan pergerakan kelompok masyarakat terutama Satgas NU Peduli dalam melakukan langkah-langkah preventif pencegahan Covid-19 di lapangan. Satgas NU Peduli, kata dia, tak lain adalah kekuatan sipil yang telah membantu pemerintah melawan Covid-19.

“Satgas NU Peduli sangat membantu terutama kepada warga NU sendiri, sebenaranya kami telah mendorong agar pemerintah merangkul semua pihak,” kata Sufi Dasco Ahmad saat memimpin kunjungan Satgas Peduli Covid-19 DPR RI ke PBNU, di Jalan Kramat Raya no 164, Jakarta Pusat, Rabu (3/5) sore.

Ia menjelaskan, Covid-19 telah menyerang berbagai sektor penting dalam sendi kehidupan masyarakat, terutama menyangkut keselamatan jiwa dan ekonomi. Belum lagi, ritual keagamaan yang juga harus terdampak Covid-19, yaitu ibadah haji.

 

Saat ini pemerintah telah meresmi meniadakan ibadah haji bagi seluruh umat Islam Indonesia. Kendati begitu, pihaknya terus mendorong agar uang masyarakat calon jamaah haji dikembalikan jika mereka menghendakinya.

 
Masukan lain yang diterima Satgas Covid-19 DPR RI, yakni pembukaan kegiatan di sekolah, kampus dan pesantren. Banyak pihak yang menginginkan agar segera dibuka tetapi dengan memberlakukan protokol kesehatan. Namun, DPR masih mengkhawatirkan kebijakan itu justru merugikan masyarakat itu sendiri.

Pada prinsipnya, pihak DPR berharap pemerintah dan masyarakat benar-benar bersinergi melakukan pencegahan Covid-19.  

“Sinergi dengan masyarakat itu penting untuk mempercepat penanganan Covid-19. Tidak mungkin hanya pemerintah yang bekerja,” pungkasnya.

Pewarta : Abdul Rahman Ahdori
Editor : Aryudi AR

 

Artikel Ini Telah Dimuat: NU Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.