Darwin Gobel dan Residivisme Mantan Napiter
Loading...

ARRAHMAH.CO.ID

DARWIN GOBEL DAN RESIDIVISME MANTAN NAPITER

Pada tanggal 15 April 2020 dua orang anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Muis Fahron alias Abdullah dan Darwin Gobel alias Ali, menyerang seorang anggota Brimob di depan Bank Mandiri Syariah Kota Poso. Keduanya berhasil melukai anggota Brimob tersebut dengan sebuah tembakan. Kemudian keduanya berusaha merebut senjata api milik korban, namun usaha tersebut gagal. Keduanya pun dengan cepat melarikan diri. Akan tetapi, hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil menembak mati keduanya. Salah satu pelaku penyerangan, Darwin, merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana terorisme yang sebelumnya ditahan di Rutan Salemba. Keterlibatan Darwin di MIT dan dalam penyerangan terhadap anggota Brimob ini menunjukkan adanya residivisme yang terus berlangsung di kalangan mantan narapidana kasus tindak terorisme (napiter) di Indonesia. Tulisan ini berusaha mengungkap alasan di balik persoalan residivisme tersebut, sekaligus memberikan saran kepada pemerintah terkait dengan strategi penanganannya. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari dokumen pengadilan, wawancara, pengamatan lapangan, dan laporan media.

Darwin Gobel dan Anshor Daulah Islamiyah (ADI)
Darwin Gobel alias Ali lahir di Poso pada 27 November 2000. Ayahnya, Marhaban Gobel, merupakan salah seorang pendukung ISIS. Pada saat duduk di kelas 1 Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Poso, ayahnya menyerahkan Darwin kepada Efendi alias Hendi alias Abu Niswah (kakak kandung Marhaban Gobel) untuk dijadikan sebagai anggota kelompok Anshor Daulah Islamiyah (ADI) yang dipimpin oleh Efendi. Sebelum masuk sebagai anggota ADI, Darwin pernah bergabung MIT pada April 2016. Namun, karena Darwin tidak mendapatkan restu orang tuanya, MIT memintanya untuk meninggalkan kamp MIT dan kembali ke kampungnya. Pada 22 April 2016, atas bantuan pamannya, Beny Padungge, Darwin menyerahkan diri kepada anggota Satgas Imbangan Intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN).
ADI merupakan salah satu kelompok pendukung ISIS yang berbasis di Poso. Kelompok ini memiliki 18 orang anggota yang berasal dari Poso, Parigi Moutong, Toli-Toli, Mamuju, dan Jakarta. Sebagian anggota ADI masih terhitung di bawah umur, termasuk Darwin. Misi utama kelompok ini adalah menegakkan syariat Islam di Poso dengan menggunakan kekerasan, yaitu memerangi pihak-pihak yang menghalangi penegakan syari’at Islam, yang dalam hal ini adalah TNI dan Polri.
Pada awal 2017, mereka memiliki rencana menyerang Markas Gegana Brimob Poso dengan tujuan untuk merampas senjata api dari para anggota Brimob yang berjaga di Mako tersebut. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena banyaknya aparat keamanan yang bertugas di Poso. Kemudian mereka mengalihkan sasaran serangan ke Mako Brimob dan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli dengan pertimbangan jumlah aparat keamanan di Toli-Toli tidak sebanyak di Poso. Pada Januari 2017, Darwin bersama delapan anggota kelompok lainnya melakukan baiat kepada pimpinan ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, di Masjid Al-Azhar Kompleks PDAM Poso. Setelah melakukan baiat, pada Februari di tahun yang sama Darwin beserta kawan-kawannya berangkat ke Toli-Toli dalam rangka persiapan “amaliyah” (aksi penyerangan) di Toli-Toli. Namun demikian, belum sempat melancarkan aksi dan baru pada tahapan melakukan survei target dan proses pembuatan bom, rencana teror Darwin dan kawan-kawannya berhasil diendus polisi. Mereka pun ditangkap pada 9-10 Maret 2017 di Toli-Toli dan Parigi Moutong.

Loading...

Residivisme Mantan Napiter
Residivisme di kalangan mantan narapidana kasus tindak terorisme (napiter) bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada kurun waktu 2010-2019 saja muncul 80 kasus. Bahkan, mulai awal 2020 sudah ada dua mantan napiter yang menjadi residivis kasus terorisme, Darwin dan Imron alias Genda, yang juga mantan anggota kelompok MIT. (Saat ini Imron sedang menunggu proses sidang atas keterlibatannya kembali dalam MIT).
Residivisme mantan napiter pada 2010-2014 mayoritas dilakukan oleh para anggota Jemaah Islamiyah (JI), karena memang pada saat itu lanskap terorisme di Indonesia didominasi oleh kelompok JI. Misalnya, pada 2009 mantan napiter Rohmat Puji Prabowo alias Bejo dan Bagus Budi Pranoto alias Abu Urwah kembali terlibat dalam aksi terorisme. Keduanya turut serta dalam aksi bom Hotel Marriott dan Ritz Carlton selepas keluar dari penjara pada tahun 2006. Sebelumnya, Rohmat dan Bagus terlibat dalam kasus bom Hotel Marriott tahun 2003, yaitu menyembunyikan Noordin M. Top, salah satu mastermind aksi pemboman tersebut. Kemudian pada tahun 2010 para mantan napiter, seperti Abu Tholut, Deni Suramto, dan Luthfi Haidaroh juga kembali melakukan tindak pidana terorisme dalam kasus pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh. Sebelumnya, Abu Tholut terlibat dalam tindak pidana kepemilikan senjata api, amunisi dan bahan peledak di Semarang pada tahun 2003 dan ia bebas pada tahun 2007, sedangkan Deni Suramto dan Luthfi Haidaroh terlibat menyembunyikan Noordin M. Top tahun 2004.
Selain dari kelompok JI, residivisme mantan napiter pada 2010-2014 juga dilakukan oleh anggota Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK), seperti Abdullah Sonata dan Aman Abdurrahman yang kembali terlibat kasus pelatihan militer di Aceh tahun 2010. Sebelumnya, Abdullah Sonata terlibat dalam penyembunyian DPO Noordin M. Top, dan kemudian divonis 7 tahun penjara pada tahun 2006. Sedangkan, Aman Abdurrahman terlibat bom Cimanggis tahun 2004 dan bebas tahun 2005.
Berbeda dengan periode sebelumnya, periode 2014-2020 mayoritas kasus residivisme dilakukan oleh para mantan napiter pendukung ISIS. Setidaknya ada beberapa nama yang dapat disebut. Pada 2016, mantan napiter Sunakim dan Suryadi Mas’ud kembali terlibat dalam aksi Bom Thamrin; Februari 2017 mantan napiter Yayat Cahdiyat menjadi pelaku Bom Panci di Bandung; dan Mei 2017 mantan napiter Kiki Muhammad Iqbal terlibat Bom Kampung Melayu.
Ke depan sangat dimungkinkan kasus residivisme masih akan didominasi oleh mantan napiter pendukung ISIS mengingat mereka masih berkeinginan untuk melakukan balas dendam kepada aparat yang telah memenjarakan mereka dan menembak mati teman-teman seperjuangan mereka. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah pencegahan yang drastis, dari sekitar 106 napiter yang bebas pada 2018 sampai awal 2020, terdapat 59 orang yang dikhawatirkan akan menjadi residivis. Kelima puluh sembilan orang tersebut diketahui masih memegang ideologinya dengan kuat dan menghalalkan penggunaan cara-cara kekerasan.

Alasan Residivisme
Setidaknya, ada tiga alasan para mantan napiter terlibat kembali dalam aksi tindak pidana terorisme. Pertama, para mantan napiter masih meyakini kewajiban penegakan syari’at Islam melalui “jihad qital” (perang) dan mereka memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya. Di samping itu, karena mantan napiter kadang mendapatkan tekanan sosial berkaitan dengan aqidahnya dari teman-teman di kelompoknya, maka dia juga ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia masih memegang teguh ideologi ini (istiqamah) dan berkomitmen untuk tetap menerapkannya selepas dari penjara. Keyakinan yang kuat ini seringkali disertai keinginan untuk balas dendam kepada aparat dan kaum kafir yang dianggap telah menindas mereka. Tindakan ini dilakukan guna membuktikan diri bahwa ia bukanlah agen aparat seperti yang disangkakan oleh teman-teman di kelompok lamanya.
Kedua, adanya daya tarik dari kelompok lama atau baru yang membuat para mantan napiter terpikat untuk bergabung kembali dengan kelompok tersebut. Daya tarik ini berupa dukungan sosial, ekonomi, ideologi, dan psikologi yang diberikan oleh anggota-anggota kelompok kepada para mantan napiter. Berbagai dukungan ini seringkali membuat mantan napiter merasa kesulitan untuk menolak ajakan melakukan aksi terorisme dari kelompok tersebut.
Dukungan sosial: dukungan sosial yang diberikan oleh kelompok lama/baru dapat memberikan sense of belonging (perasaan memiliki/pengakuan sebagai bagian dari suatu komunitas) kepada mantan napiter. Dukungan ini mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia: kebutuhan untuk diterima dan dihargai. Terlebih lagi karena saat bebas dari penjara para mantan napiter tidak memiliki teman/komunitas lain yang dapat menerima mereka. Dukungan ini biasanya berupa kunjungan rutin dari anggota kelompok kepada mantan napiter. Bahkan, dukungan tersebut sudah diterima sejak mereka masih di dalam penjara, mulai dari kunjungan rutin hingga penjemputan/penyambutan anggota kelompok saat napiter bebas dari penjara. Hal ini membuat para mantan napiter merasa nyaman sebagai bagian suatu komunitas yang solid serta peduli atas kondisi tiap anggotanya.
Dukungan ekonomi: anggota kelompok biasanya memberikan bantuan keuangan kepada para mantan napiter dan keluarganya. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh residivis Rohmat Puji Prabowo alias Bejo. Pada tahun 2009, setelah beberapa waktu keluar penjara, Rohmat harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya harus menjalani proses persalinan. Stigma teroris membuat dirinya sulit mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Kemudian datanglah Urwah, salah seorang temannya yang sekaligus anak buah Noordin M. Top, menawarkan pekerjaan serta bantuan keuangan untuk biaya persalinan istrinya. Lantaran bantuan keuangan inilah, sejak saat itu Rohmat menjadi supir pribadi Urwah. Rohmat juga turut membantu Urwah mengangkut bahan peledak ke perbatasan Jakarta (Cikampek) yang kenudian digunakan mengebom Hotel Marriot pada 2009.
Dukungan ideologi: dukungan ini berupa penguatan doktrin agama yang dilakukan oleh para ideolog atau elit kelompok. Dukungan ideologi telah memberikan pengaruh besar terhadap mantan napiter untuk kembali melakukan aksi terorisme. Strategi yang sering dijalankan oleh kelompok teror adalah dengan mengajak para mantan napiter untuk menghadiri berbagai kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompoknya. Atau, jika seorang mantan napiter dianggap memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, ia akan diminta menjadi penceramah di beberapa kegiatan kajian. Ajakan-ajakan ini acap kali membuat mantan napiter merasa dirinya lebih berharga, ditokohkan, dan menemukan eksistensinya kembali.
Dukungan psikologi: berupa dukungan moril yang diberikan oleh para anggota kelompok ketika mantan napiter menghadapi masalah keluarga. Misalnya, ketika mantan napiter menghadapi gugatan cerai yang diajukan oleh pasangan mereka, maka anggota kelompok akan memberikan pendampingan. Bahkan, tidak jarang mantan napiter akan ditawari pasangan baru (istri/suami) oleh anggota kelompok.
Ketiga, program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan (Lapas) selama ini masih jauh dari kata efektif dalam menjangkau para mantan napiter yang masih keras (radikal). Jika diamati, seakan pemerintah membiarkan begitu saja para mantan napiter, sehingga mereka dapat dengan bebas bergabung kembali dengan kelompok lamanya. Kasus residivis Rohmat dapat dijadikan contoh kegagalan proses reintegrasi mantan napiter ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang aktifnya pemerintah dalam mendampingi mantan napiter selama proses menjalani masa reintegrasi. Seandainya pemerintah menyediakan case officer (petugas penanggung jawab) terhadap Rohmat, membantu mendapatkan pekerjaan, dan membimbingnya untuk menjalani hidup yang jauh dari pengaruh kelompok/jaringan lamanya, barangkali Rohmat tidak akan lagi terjerumus ke dalam kelompok Urwah dan Noordin M Top.

Saran
Banyaknya mantan napiter yang terlibat kembali dalam berbagai aksi tindak pidana terorisme harus menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi pemerintah. Setidaknya ada lima strategi yang harus dilakukan pemerintah guna mencegah munculnya kembali residivisme mantan napiter, yaitu: Pertama, pemerintah perlu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini bisa dimulai dari Pengadilan Negeri (PN) yang menyidangkan kasus terorisme. PN perlu menaikkan vonis terdakwa terorisme, karena sejak 2015 para terdakwa tindak pidana terorisme rata-rata hanya divonis antara 2-4 tahun. Tidak mengherankan apabila para mantan napiter tidak jera dan kembali melakukan tindak pidana terorisme. Agar PN dapat memberikan vonis yang tinggi, Kemenkumham dan BNPT perlu membuat panduan pemberian vonis yang jelas terhadap terdakwa kasus tindak pidana terorisme, karena selama ini para jaksa dan hakim di PN cukup kebingungan dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Misalnya, bagi terdakwa yang menyembunyikan informasi terhadap rencana aksi teror harus divonis 5 tahun penjara, terlepas apakah rencana aksi tersebut menyasar target besar (misalnya Istana Presiden dan kantor kedutaan besar) atau kecil (misalnya pos polisi). Terkadang vonis yang dijatuhkan hakim di PN menjadi bias (rendah) dikarenakan adanya rasa simpati mereka terhadap terdakwa. Bias tersebut juga datang dari pandangan mereka yang tidak menganggap perbuatan teror terdakwa sebagai suatu ancaman yang serius terhadap kemanusiaan dan keamanan negara.
Selain Kemenkumham, Polri juga perlu memastikan bahwa para penyelidiknya mendapatkan bukti yang kuat dan lengkap atas keterlibatan seseorang dalam tindak pidana terorisme sebelum mereka melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Polri juga perlu memastikan bahwa setiap saksi yang mereka gunakan untuk melawan terdakwa dapat menyampaikan kesaksiannya di persidangan. Dalam beberapa kasus persidangan, hakim menjatuhkan vonis rendah dengan alasan kurangnya bukti dan saksi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan vonis tinggi terhadap terdakwa.
Pemberian efek jera juga dapat dimulai dari rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Semua tahanan dan narapidana kasus terorisme perlu dimasukkan ke dalam rumah tahanan dan Lapas maximum-security (one man one cell), terlepas dari berat atau ringannya keterlibatan mereka di dalam suatu tindak pidana terorisme. Selama ini, Lapas maximum security yang ada di Nusakambangan telah terbukti mampu melunakkan para napiter keras, meskipun pemerintah masih perlu melakukan assessment dan pengujian terhadap keseriusan komitmen para napiter ini untuk meninggalkan radikalisme dan terorisme. Karena itu, BNPT, Polri, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) perlu segera membuat alat assessment yang dapat menguji kesungguhan napiter dan mantan napiter yang mengaku menyesal atas segala tindak kekerasan dan teror yang telah mereka lakukan (tobat). Hal ini guna mencegah maraknya praktek taqiyyah (pura-pura kooperatif demi memperoleh keselamatan dan keuntungan pribadi) di kalangan napiter dan mantan napiter. Kebutuhan akan alat assessment ini sangat mendesak, sebab sejak 2009 sampai saat ini napiter dan mantan napiter masih terus mempraktekkan sikap taqiyyah tersebut.
Kedua, BNPT dan Polri perlu memonitor para mantan napiter. Kedua lembaga tersebut perlu memberikan pengawasan khusus serta memetakan mobilitas para mantan napiter yang tidak kooperatif sewaktu menjalani masa hukuman di dalam Lapas. Guna memudahkan pengawasan ini, di masa depan keduanya perlu memasang GPS tracker (alat pelacak) pada badan mantan napiter. Langkah ini guna memastikan bahwa mereka tidak bergabung lagi dengan kelompok teror.
Untuk saat ini, Satgas Tinambola perlu memonitor para mantan napiter yang ada di Poso untuk memastikan bahwa mereka tidak bergabung lagi dengan kelompok MIT atau melakukan aksi balas dendam atas kematian Muis Fahron dan Darwin, karena saat ini setidaknya ada tiga mantan napiter yang memiliki kecenderungan untuk bergabung dengan MIT. Selain di Poso, Polri dan BNPT juga perlu memonitor dan menderadikalisasi setidaknya 59 mantan napiter yang tersebar di seluruh Indonesia. Para mantan napiter tersebut diindikasi kuat akan kembali terlibat dalam tindak pidana terorisme, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketiga, pemerintah perlu membuat payung hukum yang mewajibkan semua napiter, mantan napiter, dan keluarga napiter/mantan napiter untuk mengikuti program deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah di bawah koordinasi BNPT. Program deradikalisasi ini setidaknya harus dijalani selama 5 tahun atau sampai para mantan napiter dinyatakan tidak lagi memberikan ancaman bagi keamanan nasional. Payung hukum ini dapat berupa Peraturan Pemerintah yang berfungsi untuk menjelaskan Pasal 43D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan payung hukum ini, Polri dapat mengkriminalisasi setiap mantan napiter yang menolak berpartisipasi dalam program deradikalisasi, sehingga setiap mantan napiter mau tidak mau harus bekerjasama dengan pemerintah.
Keempat, oleh karena program deradikalisasi ini berskala besar dan bersifat jangka panjang, maka BNPT perlu melakukan restrukturisasi organisasi dan meningkatkan kapasitasnya dengan membuat deputi baru, yaitu deputi bidang deradikalisasi. Deputi baru ini berdiri sendiri dan hanya fokus melaksanakan program deradikalisasi napiter, mantan napiter, keluarga napiter/mantan napiter, dan individu atau kelompok masyarakat yang terpapar paham radikal. Program deradikalisasi untuk kelompok masyarakat ini berbeda dengan program kontra radikalisasi (penggalangan) terhadap beberapa Ormas moderat seperti yang selama ini dilakukan oleh direktorat deradikalisasi BNPT. Ke depan, program untuk kelompok masyarakat (Ormas) ini dapat dijalankan oleh deputi pencegahan.
Kelima, dalam rangka pelaksanaan program deradikalisasi ini, BNPT, Polri, lembaga-lembaga pemerintah lainnya, LSM (NGO), dan Ormas perlu melakukan counter strategy terhadap pola rekrutmen yang dijalankan oleh kelompok-kelompok teror terhadap para mantan napiter. Dalam hal ini ada empat strategi yang dapat dijalankan. Jika keempatnya dilakukan dengan perencanaan dan implementasi yang baik, strategi di atas sangat membantu para mantan napiter terhindar dari jerat rekrutmen kelompok lama/baru.
1) Mengisolasi para mantan napiter dari kelompok teror dan sekaligus memberi mereka identitas/makna baru. BNPT dan lembaga-lembaga lain perlu membuat mantan napiter merasa sebagai orang yang sedang menempuh hidup baru serta meninggalkan paham radikal dan teror mereka. Supaya identitas baru ini tertanam kuat, maka para mantan napiter perlu ditempatkan dalam komunitas baru yang terdiri dari para mantan napiter yang sudah mengalami transformasi diri (meninggalkan paham radikal dan teror). Komunitas baru ini di bawah pengawasan/bimbingan staf BNPT/Tim Identifikasi Sosial Densus 88 dan aktivis deradikalisasi. Komunitas baru inilah yang akan menjadi keluarga sekaligus teman baru para mantan napiter, sehingga mereka dapat berinteraksi secara intens.
2) Memberikan dukungan ekonomi kepada para mantan napiter. Dukungan ekonomi ini harus lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh kelompok teror. Misalnya, jika kelompok teror menawari para mantan napiter dan keluarganya dana bantuan sebesar Rp1 juta setiap bulan, maka BNPT dan lembaga lainnya perlu menawarkan bantuan biaya hidup secara penuh selama masa transisi, mulai dari keluar dari penjara sampai dengan mereka mendapatkan pekerjaan. Pemberian bantuan ekonomi ini perlu disertai dengan bantuan penyaluran tenaga kerja, mentoring kewirausahaan atau pelatihan kerja, sehingga ke depannya para mantan napiter dapat berdaya dan mandiri secara ekonomi. Dengan cara ini, para mantan napiter akan membuat rational choice yang memihak kepada pemerintah, bukan kepada kelompok teror. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat bahwa pemerintah tidak perlu mempublikasikan pemberian bantuan ekonomi ini di media, sebab pemberitaan media yang gencar hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial di mata masyarakat umum. Masyarakat akan bertanya-tanya mengapa para pelaku tindak pidana terorisme dimanjakan oleh pemerintah, sedangkan korban aksi terorisme kurang diperhatikan? Di samping itu, mereka juga akan berpikiran bahwa untuk mendapatkan bantuan ekonomi yang luar biasa dari pemerintah ini, mereka harus menjadi teroris terlebih dahulu. Namun demikian, agar para mantan napiter tidak melakukan “neo fai” atau mengeksploitasi pemerintah secara ekonomi seperti yang dilakukan oleh beberapa mantan napiter, BNPT dan Polri perlu melakukan assessment yang akurat. Assessment ini guna mendeteksi sikap taqiyyah dan hasrat “neo fai” napiter dan mantan napiter secara dini. Tanpa assessment semacam ini, usaha BNPT dan Polri untuk mencegah mantan napiter menjadi residivis tidak akan berhasil.
3) Memberikan dukungan psikologi kepada para mantan napiter. Misalnya, para mantan napiter dan keluarganya segera diberikan pendampingan/bantuan pada saat mereka mengalami suatu masalah, khususnya selama tahun pertama dan tahun kedua selepas keluar dari penjara. Pada masa dua tahun ini, mantan napiter sangat membutuhkan uluran tangan. Jika pemerintah, LSM, dan Ormas tidak membantu mereka, maka posisi penolong ini akan diambil oleh anggota-anggota kelompok teror. Karena itu, BNPT dan lembaga-lembaga di atas perlu memiliki satgas/unit kerja khusus yang menangani bidang ini.
4) Memberikan dukungan ideologi. Para mantan napiter perlu dibuatkan forum kajian/dialog untuk mendiskusikan doktrin-doktrin agama secara kritis supaya mereka terekspose kepada market of ideas (pasar gagasan). Di forum ini, para mantan napiter bukan hanya berdiskusi dengan sesama mantan napiter, melainkan juga dengan para ahli agama dari kalangan moderat yang pemikirannya relatif bisa diterima oleh para mantan napiter. Bagi mantan napiter dari kalangan ideolog yang sudah dianggap cukup moderat, mereka perlu sering dilibatkan sebagai narasumber atau untuk sekadar sharing dalam program deradikalisasi dan pencegahan. Para mantan ideolog tersebut dapat menyampaikan berbagai penyimpangan dari paham yang sebelumnya diyakini serta proses transformasi mereka dari paham radikal menjadi moderat.
Sebagai penutup, barangkali kasus yang menimpa Junaedi, mantan napiter pendukung ISIS, dapat dijadikan pelajaran. Pada 31 Maret 2018 Junaedi bebas dari penjara. Pada masa transisi, ada banyak orang dari kelompok ISIS yang mencoba menarik kembali Junaedi untuk bergabung ke kelompok mereka. Mereka menawarkan bantuan modal usaha atau pinjaman uang. Semua bantuan tersebut ditolak Junaedi, karena dia khawatir ada “embel-embel” di balik pemberian modal atau pinjaman uang tersebut. Junaedi pernah merasakan betapa sangat tidak enaknya hidup di dalam penjara. Bahkan, tidak hanya menolak bantuan, Junaedi juga memutuskan semua bentuk komunikasi dengan teman-teman lamanya. Ia bertekad membangun usahanya sendiri, tanpa bantuan teman-teman ISIS-nya.
Keputusan tersebut menjadikan Junaedi sebagai objek cemoohan di kelompok lamanya. Bahkan, dia dituduh tidak lagi mendukung “perjuangan Islam” dan dilabeli sebagai “jihadis pemburu dinar.” Namun, berkat dukungan moril istri dan keluarganya, semua bentuk cemoohan yang diterimanya tidak pernah direspons. Junaedi benar-benar bertekad ingin keluar dari jaringan teror dan tidak ingin lagi masuk penjara. Kini, bisnis milik Junaedi berkembang dengan baik. Ia memiliki 5 orang karyawan yang membantunya menjalankan usaha warung bakso dan bisnis jual beli mobil. Penghasilan dari kedua bisnisnya sangat cukup untuk menjalani kehidupan yang layak dan membantunya berpaling dari rayuan kelompok lamanya.
Perubahan besar yang dialami Junaedi bukan hanya pada kehidupan ekonominya, melainkan juga pada ideologi. Saat ini, Junaedi sudah benar-benar “berdamai” dengan kehidupan lamanya. Dia berhasil melakukan self-deradicalisation, meski tanpa dukungan berbagai pihak yang selama ini aktif bekerja dalam program deradikalisasi. Tampaknya, latar belakang pendidikan pesantren yang dimiliki Junaedi menjadikannya mampu mengkritisi berbagai gempuran doktrin ISIS yang “dicekokkan” secara bertubi-tubi oleh teman-teman lamanya. Bahkan, Junaidi juga mampu melakukan kontra narasi terhadap berbagai doktrin eksklusivme serta ekstrimisme. Tidak jarang dia menyadarkan teman-temannya dengan cara menjelaskan konteks serta latar historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur’an (asbabunnuzul).
Jika Junaedi yang secara mandiri saja mampu melakukan self-deradicalisation, seharusnya para mantan napiter lainnya juga mampu melakukan deradikalisasi dengan bantuan BNPT dan lembaga-lembaga pemerintah/masyarakat.

Tulisan ini disusun oleh tim PAKAR dan didanai secara swadaya oleh para peneliti PAKAR.

Artikel Ini Telah Dimuat: Radicalism Studies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.