Beranda News Jika Ada Anak Enggan Bersekolah, Pemda Harus Jemput dan Datangi

Jika Ada Anak Enggan Bersekolah, Pemda Harus Jemput dan Datangi

13
0
Hosting Unlimited Indonesia

ARRAHMAH.CO.ID

Jakarta,

Kepala Biro Hukum dan Birokrasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Reny Parlina, menginginkan seluruh anak Indonesia mengenyam pendidikan, terutama pendidikan dasar ketika menginjak usia sekolah.

Menurutnya, tugas mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan mandat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk mengupayakan hal itu, Kemendikbud meminta kepada pemerintah daerah untuk menjemput dan mendatangi anak agar mau bersekolah. Jangan sampai, ada anak enggan sekolah namun tidak ada sikap yang dilakukan. 

Hosting Unlimited Indonesia

Pernyataan itu disampaikan Reny Parlina saat menjadi pembicara Focus Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). 

Ia mengatakan, untuk memperkuat peran pemerintah Kemendikbud terus melakukan terobosan dalam merevitalisasi dunia pendidikan Indonesia. Misalnya terus mengimplementasikan UU nomor 23 tahun 2014 yang menganut prinsip-prinsip negara kesejahteraan yakni setiap warga negara memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak. 

“Penerapannya memang belum maksimal dan ini menjadi tanggung jawab bersama agar standar nasional dapat diterapkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan Jokowi-JK terkait bidang pendidikan, salah satunya telah tertuang mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM itu, kata dia , terdiri dari SDM berkualitas dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.  

Selanjutnya, dalam UU nomor 23 tahun 2014 tersebut, tepatnya pasal 298 telah menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

“Dan urusan pemerintahan wajib itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan. Jadi sebenarnya masyarakat berhak layanan dasar untuk mendapatkan hak pendidikannya,” ucapnya. 

Ia menegaskan, dalam UU yang saat ini digunakan, terdapat SPM yang harus benar-benar dikuatkan oleh seluruh elemen terkait terutama pemerintah daerah. Yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Enam urusan wajib pada UU itu terkait Pelayanan Dasar,” katanya. 

Paling penting, kata dia, pemerintah daerah dan orang tua anak harus memiliki komitmen untuk memasukan anak ke lembaga pendidikan. Baik pendidikan formal maupun nonformal yang ada di daerah masing-masing. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)

Artikel Ini Telah Dimuat: NU Online

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.