ARRAHMAH.CO.ID – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Irwandi juga mengaku tak menerima hadiah atau gratifikasi apa pun.

“Ini ada tuduhan gratifikasi. Saya nggak pernah minta hadiah,” ucap Irwandi seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Dia juga mengaku tak kenal dengan pihak swasta yang turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Dia menegaskan tak menerima uang dari pihak swasta terkait proyek apa pun.

“Saya nggak tahu. Saya nggak tahu mereka (Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri), nggak lapor ke saya, dan nggak berikan ke saya. Saya nggak terima uang,” ujar Irwandi.

Selain itu, Irwandi menyatakan tak ada hukum cambuk terkait kasus korupsi. Dia mengaku bakal mengikuti proses hukum di KPK.

“Tidak ada hukum cambuk,” kata Irwandi.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

“Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta, bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh,” kata Basaria di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Duit suap Rp 500 juta diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Selain itu, ada dua orang swasta lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Sementar itu dikutip dari Tirto.id, pada 2002 hingga 2005, wacana penerapan hukuman cambuk untuk kasus korupsi sempat ramai diperbincangkan warga dan elite politik di Aceh. Wacana ini muncul lagi pada 2015, setelah Gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah memerintahkan Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) untuk mengkaji secara intensif penerapan hukuman cambuk kepada koruptor. Wacana ini muncul lantaran banyak masukan dari masyarakat supaya koruptor mendapat efek jera.

Kemunculan diskursus penerapan hukum cambuk buat pelaku korupsi dianggap Feri sebagai wacana menarik. Secara logika, Feri sepakat dengan pendapat masyarakat awam yang menilai ada aspek ketidakadilan jika koruptor tak dicambuk dan dipermalukan di depan umum. Di sisi lain, muda-mudi yang berdua-duaan dan tak melakukan kejahatan harus dicambuk dan dipermalukan di depan umum.

“Kenapa [kejahatan] yang lebih besar [korupsi misalnya] tidak diberi sanksi? Aku setuju dengan itu [sanksi cambuk] bahkan kalau perlu dicambuk juga koruptornya,” kata Feri.

Meski begitu, Feri menilai, saat ini hukum cambuk itu belum bisa diterapkan karena qanun belum dibuat DPR Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh. Salah satu hal yang bisa mendorong pembuatan qanun adalah pertimbangan majelis hakim jika Irwandi dan Ahmadi diseret ke persidangan.

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas ini mengatakan majelis hakim bisa mempertimbangkan penerapan hukum cambuk berdasarkan qanun lantaran “proses penegakan hukum masih kepada hukum negara saja, tapi tidak berkaitan dengan hukum dan budaya masyarakat setempat.” (Detik.com/Tirto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.