ARRAHMAH.CO.ID -
Para kiai se Indonesia menyimak dengan seksama
pernyataan Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA pada Selasa (6/9), bahwa Presiden
Jokowi akan menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter. Telepon
dari para kiai dari berbagai penjuru Indonesia masuk ke hand phone Kiai Said
Aqil. Mayoritas isinya senada: maukah Presiden Jokowi mendengarkan nasehat para
kiai? Ya, nasehat. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir hiruk-pikuk
perdebatan tentang Permendikbud nyaris tak terlacak ujung-pangkalnya, substansi
protes para kiai adalah nasehat kepada Presiden Jokowi tentang indikasi kuat
adanya awal proses pendangkalan karakter bangsa Indonesia.
Kiai Said Aqil melayani telepon dari para kiai
satu persatu. Menjelaskan berulang-ulang dengan sabar dan perlahan hasil
pembicaraannya dengan Presiden. Terkadang intonasi suara Kiai Said Aqil agak
tertekan, alur suaranya terpotong. Mungkin para kiai yang menelepon itu
mendesak-desak, minta kepastian, menuntut kelugasan tentang sikap Presiden
Jokowi. Kiai Said Aqil selalu menutup teleponnya dengan kalimat, “semoga,
semoga, mari kita doakan Pak Jokowi diberi kekuatan.” Kami pun di PBNU
mengalami hal yang sama. Selasa itu adalah hari kecemasan bagi pengurus PBNU
karena hanya Kiai Said Aqil yang mampu mengkalkulasi kecenderungan hati Pak
Jokowi. Selasa itu, adalah puncak lobby Kiai Said Aqil kepada Presiden Jokowi,
“Niat kami ikhlas, demi masa depan anak bangsa,” kata Kiai Said Aqil.
Memasuki hari Rabu, kami bersyukur kepada Allah
Swt. begitu membaca lembar demi lembar
isi Perpres Nomor 87/2017 yang mengakomodir nasehat para Kiai se Indonesia.
Kantor PBNU ramai. Wajah-wajah sumringah mewarnai sudut-sudut ruangan PBNU.
Lenyaplah kelelahan lahir-batin kami berbalas kenikmatan tiada tara. Kiai Said
Aqil yang menyaksikan Pak Jokowi membubuhkan tanda tangan Perpres Nomor 87/2017
tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Tamu berdatangan mengucapkan
selamat. Kiai Said Aqil membalas, “Saya hanya lempeng bersikap karena
permintaan para kiai, Pak Jokowi mendengarkan…ya klop wis.”
Kami pun duduk di meja tamu bercengkerama.
Mengingat kembali beberapa pekan lalu saat berjibaku memeras tenaga dan pikiran
akibat SK Permendikbud 23/2017 yang tiba-tiba muncul. Kekuatan wacana yang
dibangun PBNU tidak kuat membendung represive state aparatus yang sedang
dimainkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rupanya era reformasi yang
bercirikan partisipasi masyarakat dan demokrasi diabaikan Kemendikbud. PBNU pun
memilih untuk memperluas suara protes dari Pusat hingga ke Kabupaten/Kota. PBNU
memantau Kemendikbud berakrobat politik dengan cara melakukan lobby langsung ke
kiai-kiai di pondok pesantren. Bertepuk sebelah tangan. Kemendikbud tidak
digubris para kiai. PBNU saat itu sengaja membiarkan roadshow Kemendikbud ke
pondok-pondok pesantren agar tahu fakta penolakan para kiai.
Kami juga mengingat fase dimana Kiai Said Aqil
marah karena didekati dan ditekan seseorang agar menerima Permendikbud
tersebut. Di acara IKA PMII kemarahan Kiai Said Aqil ditumpahkan. Di kantor
PBNU Kiai Said Aqil memberikan intstruksi, “Semua Pengurus PBNU dilarang
menghadiri undangan Pemerintah yang temanya membahas Permendikbud atau Perpres.”
Tak satu pun undangan kami hadiri. Kiai Said Aqil juga memantau pemberitaan
media massa tentang full day school.
Jika ada kader NU yang bersikap tidak tegas terhadap penolakan full day school,
Kiai Said Aqil langsung meneleponnya minta klarifikasi.
Audiensi, pernyataan sikap, aksi protes di jalan
sudah menggema di penjuru negeri terutama di Jawa. Kami mendengar tim Kemenag
dan Kemendikbud menemui jalan buntu. Persoalan akhirnya ditarik ke tingkat
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dari tangan Mbak Puan Maharani
akhirnya draft Perpres berpindah ke Sekretariat Negara. Pada tahap ini Presiden
Jokowi mengirimkan Pak Menteri Praktikno untuk membuka dialog dengan PBNU. Kiai
Said Aqil menerima dengan hangat dan kami berdiskusi intens. Pak Pratikno ke
PBNU, di lain hari kami ke kantor Sekretariat Negara. Semua komponen diajak
urun rembug. Menyenangkan iklim yang dibangun Presiden Jokowi.
Di tahap akhir ini perdebatan cukup sengit tapi
mengasikkan. Kiai Said Aqil memantau dinamika yang dialami delegasi PBNU. Kiai
Said gigih menolak delapan jam sekolah setiap hari untuk pelajar. “Jangan
kecolongan, tak ada toleransi untuk full day school,” pesan Kiai Said Aqil. Di
tahap inilah ruang demokrasi dan suara civil
society terasa dijunjung tinggi. Pak Jokowi benar-benar menanggalkan
pendekatan korporatisme otorier dalam mengelola silang pendapat muatan Perpres.
Pasti Pak Jokowi memahami bahwa melakukan kontrol politik secara otoriter di
era reformasi itu tindakan jadul. PBNU pun bersemangat memberikan masukan
kepada Pemerintah.
Perjuangan para kiai ini menjadi penggal sejarah
yang terdokumentasi di PBNU. Inilah proses pendewasaan berpolitik dan berkuasa.
Setelah Presiden Jokowi menandatangi Perpres, beliau mengatakan, "Senanglah menatap ke depan." Ya,
Pak. Kami pun lega. Di sela-sela menerima telepon dari para kiai dari berbagai
daerah, Kiai Said Aqil berpesan, “Ayo kita akhiri debat hari sekolah.”
Disarikan Oleh aGus John - Pembina PAC GP Ansor Gunung Putri Bogor
0 Comments: