Billboard Ads

Oleh: Busri Toha

POLISI memiliki jasa cukup besar terhadap rakyat. Begitu pula dosanya, nyaris sama besarnya dengan nilai pengayoman pada rakyat. Polisi tidak bosan-bosan menjadi pengaman baik di lingkungan kecamatan, kabupaten, Propinsi dan Nasional. Namun, tidak sedikit pula, sebagian dari mereka justru menjadi penjilat hingga terlibat kasus korupsi.

Saya bukan polisi. Saya tidak terlalu faham tugas-tugas kepolisian. Tapi, saya tahu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.  Saya pun mengerti bahwa polisi harus jujur, dan polisi tak boleh menjadi pengemis dengan meminta uang kepada siapapun, termasuk pengendara.

Dulu, saya pernah bercita-cita ingin jadi polisi. Cita-cita saya itu, terinspirasi karena ketika masih kecil, saat mau nyebrang jalan langsung diantar oleh seorang polisi.  Begitu pula, saya melihat seorang kakek tua tak bisa nyeberang karena padat kendaraan. Tapi, dengan bantuan polisi, akhirnya sang kakek bisa dengan mudah menyeberang. Semua kendaraan berhenti.

Polisi telah menanamkan pelajaran kepada pengendara bahwa pengendara harus menghormati pejalan kaki. Memberikan kesempatan kepada orang yang lewat berjalan kaki. Kita sendiri, seringkali meski ada orang yang akan lewat, kita ngebut dan menyaringkan bunyi klakson agar orang itu, tak segera lewat sebelum pengendara lewat didepannya. Sehingga, penjalan kaki harus berlama-lama menanti. Baru kalau ada polisi menyetop, pengendara berhenti. Pejalan kaki bisa lewat. Terima kasih polisi.

Namun, cita-cita saya pupus dengan kisah seorang teman. Suatu ketika, saya bertemu dengan seorang kawan lama. Lalu, dia bercerita bahwa baru saja dicegat oleh polisi lalu litas. Kemudian ditanya kelengkapan surat-surat kendaraan dan lain-lain. Karena tidak ingin berlama-lama, dia langsung menyelipkan uang Rp 50 ribu. Ternyata betul, setelah itu langsung diperkenankan berangkat kembali.

Begitu pula cerita seorang supir kendaraan roda empat. Sang supir, setiap hari pasaran sapi, membawa dagangan sapi. Namun, sebelum sampai ke pasar, pasti dicegat polisi. Polisi mencegat sudah menjadi kewajiban untuk menertibkan lalu litas dan surat-surat lain demi keamanan. Yang tidak wajib, setiap sopir selalu menyiapkan uang Rp 20 ribu yang akan diberikan kepada polisi ketika mencegat.

Bagi saya, bukan soal besar kecil uang yang diberikan oleh pengendara. Tetapi martabat polisi yang tinggi, menjadi rendah akibat ulah dari beberapa oknum aparat kepolisian yang mau menerima atau bahkan meminta uang sekecil itu. Hanya ulah tak becus satu orang polisi, menjadi digenaralisasi. Dianggap semua polisi sama.

Saya kemudian menjadi teringat dengan kasus pembakaran maling di Kecamatan Dasuk dan Rubaru Kabupaten Sumenep, beberapa waktu lalu. Apapun alasannya, membakar manusia hidup-hidup tidak boleh. Bukan hanya alasan kemanusiaan, hukum, dan Agama. Alasan apapun, tetap tidak boleh. Atau kasus maling yang tewas di massa di beberapa daerah di Sumenep.

Ya sudahlah, saya tak mau berdebat soal hukum pembakaran manusia dan penghakiman massa pada seorang maling hingga tewas. Tetapi, tindakan warga itu menjadi bukti bahwa masyarakat suka main hakim sendiri. Padahal, polisi sudah memberikan arahan. Tapi, mereka mengadili lalu memvonis. Mereka mencerca dengan berbagai pertanyaan, lalu memvonis dan kemudian memberikan hukuman; membakar hidup-hidup. Mereka tak lagi percaya bahwa ada hukum dan ada penegak hukum. Mengapa masyarakat hilang kepercayaan kepada polisi sebagai penegak hukum? Seharusnya, masyarakat menyerahkan kasus tersebut kepada penegak hukum, polisi agar ditangani.

Dalam konteks ini, saya tidak ingin memvonis masyarakat salah, tindak sama sekali. Begitu pula tak mau menggeneralisasi polisi lalai menjalankan tugas. Namun, ini menjadi catatan bahwa kepercayaan publik kepada aparat kepolisian mulai berkurang. Kondisi kepolisian harus dibenahi. Jangan mengharapkan masyarakat patuh kepada hukum selama penegak hukum menyepelekan hukum itu sendiri.

Semoga, pernyataan Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan salah. Mantan Presiden RI itu pernah berkata, bahwa hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia. Tiga polisi yang jujur itu, adalah patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng Iman Santosa. Benarkah pernyataan Gus Dur itu? Barangkali ada benarnya, karena saat ini sulit mencari polisi jujur di negeri ini. Kalaupun ada, langka dicari.

Polisi Hoegeng memang dikenal dengan hidup sederhana dan jujur. Pria kelahiran 14 Oktober 1921 di Pekalongan ini,  kisah-kisahnya menyentuh dan menggetarkan hati polisi dan masyarakat.  Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti disikat oleh mantan Kapolri tersebut. Luar biasa.

Untuk itu, barangkali patut difahami dan dijadikan pelajaran bahwa ungkapan Gus Dur bagian dari ajakan agar kepolisian berlapang dada menerima kritikan dan segera berkemas membenahi institusi. Kesadaraan dalam satu institusi bahwa tugas mengayomi dan melindungi bukan perkara mudah memang harus tertanam. Butuh perjuangan dan pengorbanan.

Tidak ada salahnya polisi membaur dan berdiskusi dengan masyarakat. Jadikanlah contoh patung polisi dan polisi tidur yang tiada henti berjuang. Panas dan hujan, dengan gagah patung polisi memberikan semangat agar pantang menyerah.

Polisi tidur, tiada pernah lelah memberikan peringatan agar pengendara berhati-hati dan pelan-pelan. Dia tak mau disuap, meski separuh dari polisi tidur retak.

Patung polisi juga tetap tegak, sebagi simbolis kegigihan dan ketangguhan. Polisi tak perlu menyulap diri menjadi patung atau polisi tidur. Cukuplah memiliki nurani kebangsaan demi masa depan Indonesia lebih baik.

Busri Toha
Ketua LTN NU Sumenep dan Ketua ISNU Kecamatan Rubaru