Billboard Ads

Konferensi NU wilayah Jawa Barat
Konferensi NU wilayah Jawa Barat
Oleh: Marzuki Wahid

Tak dapat dibantah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keislaman terbesar di Indonesia. Survey IndoBarometer menemukan dari sekitar 191,4 juta penduduk Indonesia yang Muslim (mengadopsi data sensus tahun 2000), sekitar 75 persen dari jumlah tersebut mengaku warga nahdliyin. Sehingga, jumlah warga NU pada tahun 2000 sekitar 143 juta. Pada tahun 2016 ini, jumlah warga NU diperkirakan sudah mencapai 170 juta lebih. Jumlah ini tidak saja terbesar di Indonesia, bahkan juga di dunia

Dalam konteks perubahan sosial, NU jelas memiliki posisi strategis. Tidak saja mampu mempengaruhi perubahan kebijakan publik, dengan kekuatan moral-keagamaan dan kekuatan massanya, NU juga seharusnya mampu mendorong perubahan kondisi bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik.

TANTANGAN NU JAWA BARAT

Tantangan NU dewasa ini adalah tantangan kebangsaan. Seperti kita ketahui bahwa Jawa Barat adalah salah satu provinsi terbanyak penduduknya di Indonesia. Komposisinya juga sangat beragam, multikultural. Semua agama ada di Jawa Barat. Aliran kepercayaan lokal juga banyak. Aliran-aliran keagamaan juga lengkap. Ini suatu kenyataan yang menjadi tantangan permanen: bagaimana NU mampu mengelola keragaman ini untuk kehidupan bangsa yang lebih bermartabat.

Kantong-kantong kemiskinan juga tersebar luas di wilayah Jawa Barat. Misalnya di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang jaraknya tidak jauh dari Ibu Kota Provinsi. Problem kemiskinan begitu menggurita di sana. Apalagi daerah perdesaan lain yang lebih pelosok. Kesenjangan si kaya dan si miskin semakin menganga. Sementara sumberdaya alam dan sumberdaya manusia kita sebetulnya berlimpah. Nah, tantangan NU yang lain adalah bagaimana NU mampu turut serta mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan keberdayaan manusia Jawa Barat. Tentu saja untuk bisa berkiprah dalam lapangan kebangsaan tersebut, secara internal NU harus kuat, berdaya, dan terorganisasi secara rapih, di bawah kepemimpinan yang bijak dan visioner.

MENGELOLA NU JAWA BARAT

NU Jawa Barat adalah bagian dari masyarakat Jawa Barat. Tentu saja kiprah yang paling utama dari NU adalah bagaimana NU mampu memegang kepemimpinan moral, kepemimpinan sosial, dan kepemimpinan spiritual masyarakat Jawa Barat. Harus diketahui bahwa masyarakat Jawa Barat itu multikultural, multietnik, multiagama, dan multikepercayaan. Di sini wilayah kiprah NU untuk menjadi pemimpin yang bijak dalam keragaman Jawa Barat. NU juga harus mampu mendayagunakan sumberdaya dan modal sosial budaya, modal sosial politik, dan modal sosial ekonomi untuk mentransformasikan kehidupan masyarakat Jawa Barat yang adil, bermartabat dan tetap dalam kebudayaan Jawa Barat.

Harus diakui bahwa NU Jawa Barat sebetulnya sudah bagus. Selalu ada peningkatan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, kita sebagai generasi penerus wajib untuk terus meningkatkan kiprah NU, memaksimalkan peranan NU, dan terus meningkatkan kapasitas NU dalam kehidupan yang terus berubah. Di antara yang perlu ditingkatkan kapasitasnya adalah penataan manajemen yang profesional dan akuntabel, baik manajemen administrasi, manajemen keuangan, manajemen aset, maupun manajemen sumberdaya.

Dalam pandangan saya, secara administratif, NU Jawa Barat seharusnya memiliki Badan Administrasi yang kuat, permanen, profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga semua urusan NU tercatat, terdokumentasikan, terrencana, terlaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga-lembaga di bawah PWNU harus aktif, memiliki program strategis, bekerja, dan akuntabel, sehingga kerja Pengurus Harian lebih ringan, karena Lembaga-lembaga NU bekerja, berdaya, dan bersama-sama masyarakat melakukan transformasi sosial.
Tugas Pengurus Harian adalah mendorong, mendampingi, memfasilitasi, dan memampukan lembaga-lembaga ini bekerja dan berbuat dengan program-program strategis yang terencana. Misal saja, PWNU Jawa Barat harus mendorong Lakpesdam menjadi strategic think tank (agen pemikir, agen peneliti, dan agen data strategis) untuk Jawa Barat yang berkeadilan dan bermartabat. Di Lakpesdam ini tempat kumpul peneliti dan pengkaji NU, rutin diskusi isu-isu strategis, memiliki data-data strategis yang lengkap. Demikian juga lembaga yang lain, misalnya RMI, LPNU, LKNU, LTN, LTM, LBM, dan semuanya harus direvitalisasi sebagai agen perubahan sosial NU.

Untuk mewujudkan hal itu, PWNU tentu tidak bisa hanya mengandalkan satu orang. Kita harus mengembangkan kerja tim (team work). Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang memiliki komitmen tinggi, integritas luhur, dan kualifikasi mumpuni pada bidangnya. Saya membayangkan SDM PWNU harus variatif, beragam, sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya, Lembaga Pertanian NU tentu harus dipimpin oleh orang yang ahli pertanian, memiliki komitmen pertanian rakyat, dan mau bekerja bersama-sama para petani. Lembaga Kesehatan NU harus dipimpin oleh seorang dokter atau orang yang betul-betul ahli dalam bidang kesehatan dan memiliki pemihakan yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat. NU Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan dokter yang berjiwa sosial tinggi.

Nah, untuk menggerakkan PWNU dibutuhkan orang-orang selain dari Pesantren, juga dari Perguruan Tinggi, seperti ITB, UNPAD, UIN, UNINUS, dan juga dari LSM, Birokrasi, dan kalangan profesional. Sebetulnya sumberdaya manusia NU berlimpah, tinggal political will kita untuk merangkul mereka dan memberinya ruang buat mereka untuk berkiprah atas nama NU. Mereka sebetulnya menunggu uluran tangan kita untuk mengabdi dan berbakti bersama NU untuk masyarakat Jawa Barat. Kita tidak perlu kuatir dengan kualitas SDM NU. Ini soal manajemen sumberdaya manusia saja.

Kaderisasi dari Bawah

Dalam rangka pemberdayaan manusia NU Jawa Barat, kaderisasi adalah pola strategis yang tidak bisa ditunda. Jumlah warga NU memang melimpah, tetapi menemukan kader NU yang militan, profesional, dan akuntabel sungguh menjadi barang mahal. Di sinilah, kaderisasi bagi NU Jawa Barat termasuk hal yang dlarury, mendesak dan tidak bisa ditunda. Muktamar Jombang mengamanatkan bahwa kaderisasi di dalam tubuh NU harus dilakukan dalam lima varian, yakni kader penggerak NU, kader ulama NU, kader profesional NU, kader fungsional NU, dan kader struktural NU.

Di antara kaderisasi yang paling penting bagi saya adalah kader penggerak ranting sebagaimana gagasan dan program strategis Lakpesdam-PBNU dewasa ini. Kita harus memiliki kader-kader ideologis, tangguh, dan militan dari setiap Ranting. Karena Ranting inilah unit terkecil NU yang bersentuhan langsung dengan warga terbawah. Warga terbawah (grassroot society) adalah tulang punggung dan basis nyata NU.  Mereka adalah jama’ah yang konsisten melestarikan amalan-amalan dan tradisi Islam Nusantara, yakni tahlilan, istighatsah, marhabanan, ziyarah qubur, manaqiban, dan lain-lain. Bagi saya, tidak ada NU tanpa warga akar rumput ini. Warga akar rumput ini menentukan gerakan Ranting NU. Gerakan Ranting NU menentukan kiprah MWC NU. Kiprah MWC NU menentukan gerakan PCNU. Gerakan PCNU menentukan arah perubahan yang dipimpin PWNU, dan gerakan PWNU menentukan masa depan NU secara nasional.

Jika kader akar rumput ini terorganisir, militan, professional, dan berkesadaran kritis, maka roda jam’iyyah NU akan berputar kencang mengiringi roda perubahan sosial Indonesia. Kita harus memulai perubahan dari desa, dari Ranting NU, untuk menggerakkan Indonesia dan dunia. Gerakan ini yang sedang kami lakukan di Lakpesdam-PBNU. Saya berharap NU tidak lagi hanya simbol, tetapi juga substansi sekaligus. NU bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas sekaligus. NU bukan hanya jama’ah, tetapi juga jam’iyyah yang well organized sekaligus. NU bukan hanya organisasi, tetapi juga gerakan sosial yang transformatif sekaligus. NU harus hadir dalam setiap perubahan Indonesia dan peradaban dunia. Inilah cita-cita yang seharusnya memandu kita bersama NU.[]


Marzuki Wahid, Sekretaris Lakpesdam-PBNU, Wakil Rais Syuriyah PCNU Kab. Cirebon, 
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan peneliti senior pada ISIF Cirebon

Sumber: Galamedianews.com
Editor: Cep Suryana