Billboard Ads

AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH, ARRAHMAH.CO.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Hal itu tertuang dalam pernyataan sikap seminar “meneguhkan Pancasila” yang dihadiri Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj, Wakil Rais Aam PBNU K.H. Miftakhul Achyar, Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Selasa (1/3/2016).

Ketua PWNU Jatim K.H. Mutawakkil Alallah menyatakan fakta itu membutuhkan perangkat ideologi yang mendukungnya agar menjadi negara-bangsa yang kokoh dan kuat. Pancasila merupakan “kalimatun sawa'” (titik temu) semua elemen bangsa.

Garuda Pancasila
Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai falsafah dasar negara. Pancasila menjadi solusi ketika muncul masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan. , NU menilai pluralitas dan multikulturalitas dari bangsa ini adalah fakta.

NU juga berpendapat bahwa Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah yang tak dapat 
disangkal, dan Soekarno adalah penggali Pancasila. Agar momentum kesejarahan itu tidak hilang, maka 1 Juni harus ditetapkan secara resmi menjadi Hari Kelahiran Pancasila.

“Pancasila itu sudah 70 tahun menjadi titik temu keberagaman kita, tapi Pancasila belum punya Hari Lahir, karena itu PBNU menyiapkan naskah akademik untuk itu dan PWNU Jatim jadi pelaksana,”.

Ikhtiar NU itu wajar saja, karena NU terlibat dalam perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI. Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep Ketuhanan yang akomodatif itu adalah KH Wahid Hasyim, ulama muda NU putra KH Hasyim Asy’ari yang juga tak lain ayah Gus Dur. Menurut Gus Wahid saat itu, “Ketuhanan Yang Esa” merupakan konsep tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

Bahkan Munas alim ulama NU merumuskan hubungan Pancasila dan agama pada 1983 hingga menetapkan Pancasila sebagai asas bernegara pada Muktamar 1984.
“Bagi NU, Pancasila memang bukan agama dan tak bisa menggantikan agama, tapi Pancasila tak bertentangan denga agama, karena nilai ketuhanan dalam sila pertama menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari Pancasila. Hal itu sesuai dengan hasil kajian kesejarahan dan naskah akademik yang ada.

Ketua Umum PBNU Prof. KH. Said Aqil Siroj mengatakan dalam kesejarahannya PBNU di Muktamar ke-27, Situbondo Jawa Timur memutuskan menerima asas tunggal Pancasila. Pokok-pokok pikiran KH. Ahmad Shiddiq dalam muktamar ke-27 sampai saat ini menjadi pedoman yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang tetap meyakini bahwa bentuk negara Indonesia adalah sudah final.

Seperti rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Surabaya Juli 2006; meneguhkan kembali Pancasila dan NKRI dilakukan karena ada upaya pengkroposan dan penggrogotan yang melemahkan NKRI, ini dilihat dari menipisnya komitmen ke-Indonesiaan di sebagian kalangan masyarakat, juga berkembang sentiment dan perilaku keagamaan yang ekstrim. Pancasila sebagai pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dikesampingkan.

NU mengusulkan secara resmi kepada Presiden Indonesia untuk menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Melalui surat resmi PBNU bernomor: 442/B.II.02/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 NU mengusulkan kepada Presiden RI untuk menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Sumber: NU Online


By