Billboard Ads



AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH, ARRAHMAH.CO.ID - Menjawab tantangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pengurus Cabang NU Kabupaten Jember akan diwakili oleh Lajnah Bahtsul Masail NU Jember untuk tegas berdialog soal Islam, NKRI, dan Pancasila. 

"Nanti yang akan menjawab tantangan itu adalah Lajnah Bahtsul Masail NU Jember," kata Ketua PCNU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin, lansir beritajatim. 

Hal ini menjadi benang merah Diskusi bertema Langkah Taktis dan Strategis Menyikapi HTI di Universitas Islam Jember, Rabu (4/5/2016). 

"Di media massa, HTI menyatakan siap untuk berdialog. Silakan, kami jamin aman, tidak akan ada aksi massa. Nanti Banser akan mengamankannya," Abdullah mempersilakan HTI memilih lokasi dialog. 

Abdul Wahab Ahmad menegaskan kesiapan untuk berdialog dengan HTI. "Kami sudah siap. Mau dialog di mana pun dan kapan pun," kata Juru bicara LBM NU Jember ini. 

"Bagaimana HTI di Indonesia, tentunya kami akan mendialogkan hal ini. Kami akan mempertanyakan pernyataan HTI yang cinta NKRI dan Pancasila, tentang berlawanannya dengan dokumen-dokumen resmi mereka," katanya. 

LBM NU Jember akan menampilkan sosok HTI ke publik. "Selama ini kita tahu keberadaan mereka menimbulkan penolakan masyarakat dengan ide-idenya yang cukup radikal untuk diterapkan di Indonesia. Kita terbuka saja, siapa mereka, di Indonesia bagaimana, posisinya bagaimana, misinya apa. Jadi kita agar sama-sama tahu," kata Wahab. 

“HTI berbeda dengan gerakan-gerakan transnasional keagamaan di Indonesia. HTI punya misi itu (khilafah), sementara yang lain tidak," menurutnya. 

Menurut Wahab. Perlu dicatat, HTI bisa bergerak bebas di Indonesia karena demokrasi. “Di negara-negara lain di Timur Tengah yang demokrasinya di bawah Indonesia, mereka sudah dilarang. Kalau HTI mau mengkritik demokrasi, perlu dipertanyakan," tandasnya. 

Keberadaan HTI di Jember memunculkan protes dari Gerakan Pemuda Ansor. Muktamar yang digelar di rumah makan New Sari Utama, Minggu (1/5/2016), buyar setelah massa Ansor datang. Ansor menilai HTI sudah melawan hukum, karena menolak NKRI dan Pancasila. (AS)

By